Aksi Mahasiswa Soal Kebijakan Prabowo Picu Perang Tafsir Di Ruang Digital

Jakarta. sisipublik.id.  Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil kembali bergejolak di sejumlah wilayah. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Makasar dan kota-kota lainnya menjadi basis unjuk rasa demonstran yang turun ke jalan melancarkans aksinya sebagai bentuk protes atas keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.

Dalam aksinya, demontrans mengungkapkan dengan penuh kesadaran mereka turun ke jalan sebagai bentuk protes dan kecewa terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat bawah. Kenaikan harga BBM ini tentu saja berdampak pada sektor lainnya seperti ketimpangan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, hancurnya daya saing  UMKM yang selama ini menjadi sektor informal.  Tak hanya memprotes kenaikan harga BBM, demonstran pun mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang  pelaksanaannya membebani APBN dan banyak tindak korupsi di lapangan akibat tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaanya.

"Hentikan program  MBG, kami tidak akan mundur sampai pemerintah menghentikan program ini," ujar  Marsinah juru bicara demonstran  seperti yang dilansir BBC News.

Dalam aksi yang berlangsung di berbagai daerah tersebut, demonstran menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin berat dan membutuhkan respons yang lebih serius dari pemerintah. Aksi demonstrasi tersebut pun memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang merespon aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai wilayah tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang selama ini dirugikan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang kurang sensitif dengan nasib masyarakat bawah. 

Namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai bentuk aksi tidak murni. Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil dianggap hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu. “Protes mereka karena pemerintah menaikan harga pertamax, itu kan patut dicurigai. Pertamax itu bahan bakar yang banyak digunakan kelas menengah. Lantas aspirasi kelompok mana yang dibela mereka?” ujar anggota masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada sisipublik.id.

Perang Narasi Dunia Digital

Aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kebijakan penolakan kenaikan harga BBM dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga berlanjut di ruang digital. Perdebatan sengit antara aksi penolakan kenaikan harga BBM dan penolakan program BBM terlihat begitu massif di beberapa platform media sosial seperti X dan Tik Tok.  Banyak yang menaruh simpati dengan aksi  unjuk rasa mahasiswa tersebut, tapi tak sedikit yang melihatnya secara sinis dan bahkan menuduhnya sebagai gerakan yang tidak murni lagi.

“Demo tuntutan ganti ini-itu, giliran ditanya data dan solusi malah muter-muter. Kritis boleh, tapi jangan cuma jadi 'mahasewa' yang gampang disusupi kepentingan politik tertentu lah." ujar sebuah akun di platform X.

“Demo kok bikin macet, kita juga masyarakat bawah yang kesusahan. Mikir-mikir apa kalo demo itu, cari tempat yang gak nyusahin banyak orang,” ujar akun lainnya.

Selain akun-akun yang bernada sinis terhadap aksi demonstrasi mahasiswa ternyata banyak juga akun yang member dukungan dan simpati kepada gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia.

"Melalui tweet ini, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berjuang menyuarakan aspirasi masyarakat dengan turun..." ujar akun @dayatpiliang di platform X menimpali cuitan yang tidak simpatik dengan aksi mahasiswa tersebut. Dukungan moral terhadap aksi mahasiswa dan masyarakat sipil pun datang dari akun-akun lainnya.

Buat adek-adek mahasiswa semangat demonya hari ini. Suara kalian adalah harapan perubahan." ujar akun @ari3pras. 

"Panjang umur perjuangan mahasiswa yang terus mengawal kebijakan dan membela kepentingan rakyat!" timpal akun @sumadiseloguno.

Di tengah dukungan terhadap gerakan tersebut, muncul pula perdebatan publik yang mempertanyakan apakah aksi itu murni menyuarakan kepentingan masyarakat atau dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Diskusi dan perdebatan pro-kontra ini memicu polarisasi di dunia maya. Banyak yang simpati, tapi juga banyak yang mempertanyakan keaslian dan tujuan dari gerakan mahasiswa tersebut dan tentu saja diiringi dengan debat argumen.

“Adu argumen atau perang narasi dalam menyikapi aksi demo mahasiswa sebenarnya merupakan bagian dari hak publik. Dan itu sudah sewajarnya dalam masyarakat yang menganut demokrasi,” ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya kepada sisipublik.id (22/6).

Lebih jauh Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini melihat sekarang ini ada upaya pembusukan dari pendukung kekuasaan untuk memberi citra negatif pada gerakan-gerakan mahasiswa dan sipil ketika mereka melakukan aksi demo mengkritik kebijakan pemerintah. 

“Pembusukan itu tak hanya terjadi di dunia riil, tapi juga di dunia maya dengan pengerahan buzzer,” lanjut Ray.  

Senada dengan Ray, pengamat politik Ujang Komarudin melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah harus diletakan sebagai bagian tradisi demokrasi yang harus dijaga. 

“Aksi mereka sebenarnya muncul sebagai respon atas keputusan politik yang diambil. Dan ini harus diletakan sebagai bagian dari meknisme demokrasi, yaitu fungsi kontrol publik” tegas Ujang kepada media. 

Namun, respons publik terhadap aksi tersebut berkembang beragam, terutama di media sosial. Sebagian masyarakat melihat demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik dan penyampaian aspirasi yang sah dalam demokrasi. Sementara sebagian lainnya mempertanyakan latar belakang gerakan tersebut dan menilai ada kemungkinan kepentingan tertentu yang ikut bermain.

Perdebatan itu kemudian berlanjut di ruang digital. Berbagai opini, dukungan, kritik, hingga tudingan beredar melalui berbagai platform media sosial, membuat isu utama tentang kebijakan publik bercampur dengan pertarungan persepsi. Menurut Ujang, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam masyarakat terbuka. Namun, tantangannya adalah memastikan kritik terhadap sebuah gerakan maupun dukungan terhadapnya tetap didasarkan pada informasi yang akurat, bukan semata-mata asumsi atau sentimen politik.

Dalam demokrasi, aksi mahasiswa memiliki posisi penting sebagai bagian dari ruang kritik terhadap kekuasaan. Di sisi lain, publik juga memiliki hak untuk menilai dan mempertanyakan setiap gerakan sosial yang muncul. Perdebatan mengenai aksi mahasiswa terkait BBM dan MBG menunjukkan bahwa demokrasi saat ini tidak hanya berlangsung di ruang jalanan, tetapi juga di ruang digital, tempat berbagai tafsir dan kepentingan saling berhadapan.

Tentang siapa yang salah atau siapa yang benar tak selamanya mencari ukuran dari banyaknya dukungan masyarakat.  Tentu mejaga kewarasan kita sebagai warga yang demokratis jauh lebih penting dibanding mencari siapa yang mendapat dukungan banyak atau kecil dalam bernarasi.***