JAKARTA. Sisipublik.id — Selama lebih dari tiga dekade, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang membentang seluas 110,3 hektar di Kota Bekasi telah berdiri sebagai "benteng terakhir" dari metabolisme perkotaan Provinsi DKI Jakarta. Setiap harinya, ribuan armada truk meliuk-liuk di jalanan menyalurkan beban metropolitan yang mencapai 7.500 hingga 8.000 ton sampah per hari menuju fasilitas penampungan terbesar di Asia Tenggara ini. Namun, pada bulan Maret 2026, bom waktu ekologis yang telah lama berdetak di balik tumpukan sampah tersebut akhirnya meledak. Tragedi longsornya gunungan sampah di Zona IV menjadi titik balik paling krusial dalam sejarah pengelolaan lingkungan Jabodetabek, memaksa otoritas merevisi total cara pandang, metode operasional, dan komitmen struktural dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju tata kelola berbasis sains dan teknologi modern.
Bencana itu bermula pada suatu sore di pertengahan Maret 2026, ketika curah hujan ekstrem berkekuatan 264 mm/hari mengguyur kawasan Bantargebang. Kombinasi antara presipitasi tinggi, akumulasi gas metana bertekanan tinggi di dalam rongga internal, serta sudut kemiringan lereng yang melampaui ambang batas aman memicu keruntuhan massa sampah secara masif di Zona IV. Lebih dari 150.000 meter kubik material sampah yang terdekomposisi longsor mendadak dan menerjang area operasional di bawahnya. Insiden tragis ini menelan tujuh korban jiwa yang terdiri dari pengemudi truk, operator alat berat, dan warga lokal, serta merusak sarana operasional dan melukai beberapa orang lainnya. Ketakutan dan kepulan bau menyengat langsung menyelimuti area sekitar saat rantai pengangkutan sampah Jakarta terhenti total selama beberapa hari. Investigasi teknis yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama tim pakar geoteknik memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan. Struktur Zona IV telah lama mengalami penurunan kohesi material akibat pola open dumping tanpa pemadatan sistematis dan tanpa pelapisan tanah penutup bertingkat. Praktik menumpuk sampah basah organik secara terbuka membuat air hujan meresap cepat, meningkatkan bobot isi basah, dan memicu pembentukan kantong gas metana bersuhu tinggi di kedalaman 20 hingga 30 meter. Hal ini menaikkan tekanan pori internal dan meruntuhkan faktor keamanan lereng hingga berada di bawah kondisi stabil kritis.
Namun, tragedi longsor tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es persoalan sistemik yang telah lama mengakar. Selama bertahun-tahun, TPST Bantargebang dipaksa menampung beban yang jauh melampaui kapasitas desain awalnya. Dari lima zona utama yang ada, empat di antaranya telah membumbung tinggi hingga mencapai 40 bahkan 50 meter, setara dengan gedung 16 lantai dengan akumulasi beban total yang menembus angka 55 juta ton sampah. Di bawah permukaan gunungan tersebut, volume air lindi beracun (leachate) yang dihasilkan selama musim hujan sering kali melampaui kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Sampah. Rembesan zat berbahaya, logam berat, amonia, dan konsentrasi limbah cair tinggi ini mengintai akuifer air tanah dangkal pemukiman warga di Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Cikiwul. Warga yang bermukim di sekitar fasilitas harus memikul beban eksternalitas sosial yang berat, berhadapan dengan masalah infeksi saluran pernapasan, risiko penyakit kulit, hingga aroma tak sedap yang mampu menyeruak hingga radius beberapa kilometer. Menanggapi krisis yang kian tak tertahankan ini, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan menanggapi rekomendasi mengikat dari pemerintah pusat. Keputusan bersejarah ditetapkan: metode open dumping dihentikan secara permanen dan dimulainya transisi operasional secara bertahap sejak 1 Agustus 2026. Langkah ini menandai pergeseran radikal dari praktik membuang dan membiarkan sampah menggunung tanpa kendali menuju penerapan controlled landfill atau sistem penimbunan terkendali.
Melalui paradigma controlled landfill, setiap lapisan sampah setinggi 1,5 hingga 2 meter yang ditumpuk oleh truk kini langsung diratakan dan dipadatkan secara berkala menggunakan alat berat berkapasitas tinggi. Setiap selang lima hingga tujuh hari operasional, tumpukan sampah padat tersebut ditutup rapat dengan lapisan tanah setebal 15 hingga 20 cm atau dilapisi material penutup sintetis geomembrane. Penutupan berkala ini terbukti ampuh menghentikan perkembangbiakan lalat, menekan aroma bau busuk, dan mencegah resapan air hujan yang berpotensi menjadi lindi. Penumpukan sampah pun mulai digilir antar-subzona secara terintegrasi untuk memberikan jeda konsolidasi geoteknik pada lereng. Sementara itu, pipa-pipa penyalur gas dipasang secara masif menembus kedalaman tumpukan untuk mengalirkan gas metana keluar secara aman guna diolah atau dibakar, sehingga bahaya ledakan kantong gas internal dapat dihindari.
Perubahan teknis di lapangan ini disusun sistematis dalam sebuah peta jalan (roadmap) penghentian open dumping yang terukur hingga tahun 2029. Sebelum krisis terjadi pada pertengahan tahun 2026, porsi open dumping di Bantargebang masih mendominasi hingga 72,56 persen, sementara porsi controlled landfill hanya sebesar 19,85 persen dan fasilitas pengolahan modern baru menyerap 7,59 persen. Memasuki paruh kedua tahun 2026, porsi pembuangan terbuka mulai ditekan turun hingga menjadi 50,34 persen, diiringi peningkatan penerapan controlled landfill menjadi 29,38 persen dan pengoptimalan fasilitas pengolahan hingga 20,28 persen. Peta jalan tersebut menargetkan lonjakan signifikan pada tahun 2027, di mana porsi open dumping dipangkas habis hingga tersisa 20 persen saja, sementara pengolahan sampah berbasis teknologi dipacu hingga menyerap 45,65 persen beban sampah. Garis finish dari transisi ini dicanangkan pada tahun 2028 dengan pencapaian Zero Open Dumping seratus persen. Pada titik ini, seluruh praktik pembuangan terbuka dihentikan total, menjadikan operasional Bantargebang didominasi oleh 70 persen pengolahan teknologi modern dan 30 persen controlled landfill. Pada target akhir tahun 2029, kawasan ini diproyeksikan hanya menampung 15 persen sampah residu melalui controlled landfill, sementara 85 persen sisanya telah habis diolah oleh rantai fasilitas modern dan restorasi ekologis.
Pencapaian target ambisius tersebut tidak hanya mengandalkan perbaikan metode penimbunan, tetapi juga ditopang oleh percepatan hilirisasi pengolahan sampah modern. Salah satu pilar utamanya adalah pengoptimalan pabrik pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF) berkapasitas 2.000 ton per hari di Bantargebang serta dukungan RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara. Fasilitas ini bertugas mencacah dan mengeringkan sampah berkalori tinggi menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara bagi industri semen, yang berhasil memangkas pasokan sampah segar harian dari Jakarta hingga ribuan ton. Di samping itu, pembangunan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis insinerasi suhu tinggi terus dikejar untuk mengonversi 3.000 ton sampah per hari menjadi pasokan listrik bersih hingga 40 megawatt. Untuk memulihkan ruang dan zona tua yang terancam runtuh, proyek landfill mining juga dijalankan dengan memilah sampah lapuk yang telah terendap belasan tahun. Lapisan humus yang diekstraksi dimanfaatkan kembali sebagai tanah penutup controlled landfill, sedangkan fraksi plastik lamanya dikirim untuk diolah menjadi bahan bakar RDF.
Tentu saja, keberhasilan reformasi di hilir Bantargebang mustahil berdiri sendiri tanpa adanya perombakan mendasar di hulu. Kebijakan transisi ini merembet hingga ke 267 kelurahan di DKI Jakarta, memaksa Pemprov DKI memberlakukan penegakan aturan yang lebih ketat. Skema retribusi pengangkutan sampah bertingkat mulai diterapkan bagi kawasan komersial, perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang enggan memilah sampahnya. Pengolahan sampah organik di tingkat warga digiatkan melalui komposter RW, biokonversi maggot Black Soldier Fly, hingga pengolahan sampah basah di pasar-pasar tradisional untuk menurunkan kadar air sampah sebelum diangkut. Jejaring bank sampah warga pun diintegrasikan secara digital dengan sistem kebersihan kota demi memastikan rantai daur ulang anorganik terserap langsung oleh industri.
Bagaimana Kemanusiaan dan Kebijakan Harus Sejalan
Namun, jika dibaca secara lebih jernih, cara pandang pemerintah dalam melihat krisis Bantargebang sering kali terjebak pada apa yang disebut sebagai rasionalitas instrumental—di mana segala persoalan kemanusiaan disederhanakan hanya menjadi masalah teknis, anggaran, dan angka efisiensi. Dalam kacamata kebijakan yang kaku, masyarakat kecil di sekitar TPST mudah mengalami reifikasi atau "pembendaan". Pemulung dan warga sekitar tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh dengan ruang hidupnya, melainkan hanya dianggap sebagai "faktor ganjalan" dalam kalkulasi operasional lapangan. Padahal, bagi masyarakat marginal tersebut, Bantargebang yang dianggap kotor oleh warga kota justru merupakan satu-satunya tempat untuk bertahan hidup dan menyambung nasib.
Di sinilah etika kebijakan diuji. Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik alasan "kebijakan demi kebaikan bersama" (utilitarianisme) yang pada akhirnya malah mengorbankan masyarakat kecil di akar rumput. Penghentian open dumping dan penataan area buang memang langkah teknis yang benar, tetapi kebijakan tersebut baru bisa dikatakan adil jika warga kecil tidak kehilangan mata pencaharian dan ruang hidupnya begitu saja. Transformasi Bantargebang harus berjalan seimbang: menjamin kebersihan lingkungan perkotaan tanpa meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan dasar para pekerja informal yang selama puluhan tahun menyokong kehidupan metropolis dari tumpukan sampah.
