Sisi Utama

Hampir tiga dekade berlalu. Indonesia telah mengalami perubahan politik yang sangat besar. Dan sejarah tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga berbicara tentang mereka yang menjadi korban.

Bukan sekadar perebutan kantor partai, Kudatuli 1996 adalah cermin kelam rezim represif dalam mengendalikan oposisi. Mengapa peristiwa bersejarah ini tetap relevan dan penting untuk terus diingat oleh generasi muda hari ini?

27 Juli 1996 bukan sekadar tanggal dalam kalender sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, sebuah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berubah menjadi kekerasan politik yang mengguncang Jakarta.

Waktu tidak pernah menunggu politik. Sementara perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih berlangsung di DPR, jam politik menuju Pemilu 2029 terus berdetak.

DPR dan pemerintah tengah mempersiapkan pembahasan revisi UU Pemilu. Sejumlah isu krusial masih menjadi perhatian, di antaranya presidential threshold, parliamentary threshold, daerah pemilihan, serta batas jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan.

Revisi UU Pemilu selalu menjadi ajang perang kepentingan di parlemen, terkadang wakil rakyat abai dengan kepentingan rakyat dan norma demokrasi. Kuncinya satu: siapa yang menguasai, maka satu langkah kemenangan sudah digapai. Di Balik Revisi Aturan, Ada Pertarungan Menentukan Arah Kekuasaan

Sisipublik mengulik dinamika di balik pembahasan revisi UU Pemilu menjelang Pemilu 2029, di mana pertarungan kepentingan partai politik dan isu parliamentary threshold kembali menjadi arena panas yang menentukan peta kekuasaan nasional.

Menyoroti tarik ulur pembahasan RUU Pemilu oleh pemerintah dan DPR yang dinilai minim political will. Artikel ini membedah bagaimana revisi regulasi tersebut bukan sekadar urusan teknis pencoblosan, melainkan arena pertarungan kepentingan politik yang akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.